Contoh Konsep-konsep Pembelajaran Pkn Di Sd

A.     Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan pembentukan warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, tutorial Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan nan politis dan penting, merupakan dalam membuat siswa maupun sikap privat berkarakter keseharian, sehingga diharapkan setiap manusia mampu menjadi pribadi yang baik.

Melalui alat penglihatan cak bimbingan PKn ini, siswa ibarat penghuni negara dapat mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan dalam forum yang dinamis dan interaktif. Jika mencamkan tujuan pendidikan kebangsaan di atas, Pembangunan dalam dunia pendidikan perlu diusahakan peningkatannya. Puas penelitian ini pengkaji meneliti pembelajaran pada bidang penggalian PKn, karena PKn bukan sejarah maka hal yang sangat substansial yang harus dipelajari merupakan bagaimana penanaman moral pada pelajar sejak prematur.

Minat belajar peserta plong bidang PKn ini perlu mujur ingatan khusus karena minat yakni salah satu faktor penunjang kemajuan proses belajar. Di samping itu minat yang timbul semenjak kebutuhan siswa yakni faktor penting kerjakan siswa privat melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun usahanya.

Pada prakteknya, penerimaan PKn masih menghadapi banyak kendala-rintangan. Kendala-rintangan yang dimaksud antara tidak:

Purwa,
guru pengampu ain Pelajaran PKn masih mengalami kesulitan internal mengaktifkan peserta cak bagi berkujut langsung dalam proses pengkajian dan penataran target cak bimbingan.

Kedua,
jumlah siswa setiap kelas memadai besar (40-45 siswa). Tercalit dengan besaran pesuluh yang cukup besar di setiap kelas ini, proses sparing dihadapkan pada pesiaran keberadaan sarana dan prasarana pengajian pengkajian nan cacat memadai, sehingga hal tersebut sekali lagi menyebabkan guru sedikit dapat mengenali sikap dan perilaku individual siswa maupun siswa secara baik. Hal ini bisa berdampak pada kurangnya ingatan murid terhadap materi penelaahan.

Ketiga,
sebagian petatar memandang netra pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang bersifat cermin dan teoritis. Akhirnya siswa detik mengikuti penelaahan PKn merasa memadai menyadari dan mengingat konsep-konsep dan teori-teori yang diceramahkan maka dari itu guru, tugas-tugas terstruktur yang diberikan dikerjakan secara tidak serius dan bila terjamah pula sekedar menepati formalitas.
Keempat,
praktik spirit di awam baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, agama seringkali berlainan dengan wacana yang dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas.

Akibatnya siswa seringkali merasa segala nan dipelajari dalam proses belajar di kelas sebagai situasi yang tawar.
Kelima,
letak sekolah yang ada di pinggir kota dan sekali lagi asal peserta pecah pinggir daerah tingkat merupakan hambatan intern penelaahan, karena wawasan siswa menjadi lewat minus dan abnormal, sehingga dalam proses pengajian pengkajian petatar di kelas bawah menjadi lain aktif dan tidak bernafsu untuk bersama-setinggi proaktif.

B.     Signifikansi Netra PelajaranPendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mata kursus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berubah menjadi Pendidikan Nasional (PKn) dan intern Kurikulum 2004 disebut sebagai netra pelajaran Kewarganegaraan
(Citizenship). Netra pelajaran Kewarganegaraan merupakan ain pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam bermula segi agama, sosial tamadun, bahasa, roh, dan kaki bangsa bakal menjadi pemukim Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter nan diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Fungsinya merupakan sebagai media lakukan membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berwatak yang tegar kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam sifat berfikir dan berperan sesuai dengan pengumuman Pancasila dan UUD 1945 (Balitbang, 2002: 7).

Pendidikan Kebangsaan adalah wahana untuk melebarkan dan melestarikan nilai sani dan tata susila yang berakar pada budaya Nasion Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kerangka perilaku intern kehidupan sehari-periode siswa baik seumpama individu, mahajana, warganegara dan makhluk ciptaan Allah Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku tersebut adalah seperti yang tertulis di dalam penjelasan Undang-Undang mengenai Pendidikan Kewarganegaraan pasal 39 ayat (2) yaitu perilaku yang menyerikan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa intern publik yang terdiri bersumber berjenis-jenis golongan agama, perlaku nan bersifat manusiawi yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang heterogen kebudayaan dan beraneka polah kepentingan., perilaku nan mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan diatas melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya kerjakan membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan juga dimaksudkan umpama persuasi buat membekali pelajar dengan budi pekerti, embaran dan kemampuan bawah berkenaan dengan hubungan antara sesama penghuni negara maupun antar warga negara dengan negara. Serta pendidikan bela negara agar menjadi warga nagara yang boleh diandalkan maka dari itu bangsa dan negara.

PKn merupakan ilmu nan diperoleh dan dikembangkan berdasarkan terpaan adab yang mencari jawaban atas cak bertanya segala, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala sosial, khususnya nan berkaitan dengan moral serta perilaku manusia. Pendidikan Kewarganegaraan tersurat pelajaran bidang mantra laporan sosial yang mempelajari teori-teori serta perihal sosial nan ada di sekitar lingkungan masyarakat kita.

Oleh karena itu dalam pembelajaran PKn wajib diberikan taklimat, mereka harus terbiasa untuk mendengar ataupun menerapkan serta mencatat peristiwa-peristiwa nan berkaitan dengan aji-aji PKn, pelecok satu keberuntungan pembelajaran adalah takdirnya siswa yang diajar merasa doyan dan memerlukan materi didik. Selain itu juga dengan diterapkannya hidayah tugas dengan susuk portofolio akan dapat memasrahkan diskripsi baru adapun pembelajaran PKn, dan kejadian tersebut juga perumpamaan penunjang mudah-mudahan siswa tidak merasa kebosanan dalam mengikuti penerimaan portofolio.

C.     Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran PKn

Adapun sejumlah faktor yang mempengaruhi keberuntungan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara tak yakni bak berikut.

1.       Guru

Koteng guru nan profesional dituntut lakukan n kepunyaan kemampuan-kemampuan tertentu, Guru ialah pribadi yang berkaitan dekat dengan tindakannya di dalam inferior, cara berkomunikasi, berinteraksi dengan warga sekolah dan awam umumnya. Membicarakan problem guru yang baik, (S. Nasution dalam Amin Suyitno, 1997:25) memunculkan sepuluh kriteria yang baik yaitu: 1) memahami dan menghormati siswa, 2) menguasai bulan-bulanan kursus yang diberikan, 3) mengimbangkan metode indoktrinasi dengan bahan pelajaran, 4) mengimbangkan bahan pengajaran dengan kedatangan hamba allah, 5) mengaktifkan siswa intern belajar, 6) memberikan pengetahuan sehingga terhindar dari sikap verbalisme, 7) menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan petatar, 8) n kepunyaan pamrih tertentu dengan tiap pelajaran yang diberikannya, 9) tidak terikat makanya
referensi book, dan10) lain sahaja mengajar internal arti menyampaikan pengetahuan tetapi kepada siswa melainkan senantiasa menciptakan menjadikan pribadi anak.

2.      Siswa

Jika ditinjau dari siswa, maka banyak faktor-faktor yang wajib mendapat perasaan, lebih-kian hubungannya dengan membiasakan PKn. PKn bagi siswa pada umumnya merupakan tuntunan yang kurang disenangi karena kurangnya antusias siswa terhadap latihan ini. Karena itu dalam interaksi berlatih mengajar PKn koteng guru harus memperhatikan faktor-faktor yang mencantol siswa, yaitu: 1) Apakah siswa sepan cerdas, cukup berbobot, dan siap belajar PKn? 2) Apakah siswa berminat, tertarik dan mau belajar PKn? 3) Apakah siswa senang dengan cara belajar yang kita berikan? 4) Apakah siswa bisa mengamini les dengan baik dan benar? 5) Apakah suasana interaksi belajar mengajar memerosokkan murid belajar?  Dengan faktor-faktor tersebut guru dapat menentukan strategi penerimaan yang seperti barang apa agar petatar berhasil internal belajar.

3.      Sarana dan Prasarana

Pembelajaran akan boleh berlantas makin baik jika sarana dan prasaranya menyundul. Ki alat yang cukup lengkap seperti mana perpustakaan dengan sendisendi PKn yang relevan.

4.      Strategi Pembelajaran

Politik pembelajaran PKn adalah strategi pembelajaran yang aktif, Pembelajaran aktif ditandai maka dari itu dua faktor yaitu 1) Adanya interaksi antara seluruh suku cadang internal proses pendedahan terutama antara master dan siswa, dan 2) Berfungsi secara optimal seluruh
sence
murid yang meliputi indera, emosi, karsa, dan nalar. Internal pembelajaran siswa aktif, metode-metode nan dianjurkan antara tidak metode temu ramah, drill, urun rembuk, eksperimen, pemberian tugas, dan enggak-enggak. Pemilihan metode yang diterapkan tentu saja disesuaikan dengan mata tutorial, tujuan penerimaan, atau ki alat yang tersuguh.

D.
Karakteristik Penerimaan PKn

Pada materi konsep dasar pendidikan kewarganegaraan telah dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran dengan keunikan tersendiri. PKn dimaknai sebagai pendidikan nilai dan pendidikan politik demokrasi. Keadaan ini mengamndung konsekwensi bahwa internal hal perancangan penelaahan PKn perlu mempertahtikan karakteristik pembelajaran PKn itu sendiri.

Kerumahtanggaan standar isi 2006 dijelaskan bahwa PKn persekolahan maupun netra tutorial PKn adalah mata cak bimbingan nan memfokuskan puas pembentukan warganegara yang mengetahui dan kreatif melaksanakan nasib baik-hak dan kewajibannya kerjakan menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945.

PKn privat kurikulum perguruan panjang pun lain belas kasihan dari nilai-nilai nasion yang dijadikan arah pengembangan PKn sebagai mata kuliah. Kompetensi dasar indra penglihatan kulaih PKn di PT adalah menjadi ilmuwan dan profesional nan memiliki rasa nasional dan besar perut tanah air, demokratis berkeadaban; menjadi warga negara nan memiliki daya gigi asu; berdisiplindan berpartisipasi aktif dalam membangun atma yang damai berdasarkan sistem
kredit Pancasila
(S-K Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006).

Kerumahtanggaan kejadian tujuan, PKN persekolahan n kepunyaan pamrih agar peserta didik punya kemampuan sebagai berikut.

a.  Berpikir secara kritis, rasional, dan berada dalam menanggapi isu nasional

b. Berpartisipasi secara aktif dan berkewajiban, dan main-main secara cerdas internal kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antagonistis-korupsi

c. Berkembang secara positif dan demokratis bagi membentuk diri berdasarkan karakter-karakter awam Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-nasion lainnya

d. Berinteraksi dengan bangsa-nasion lain dalam percaturan bumi secara langsung alias tak simultan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Menyimak kejadian-keadaan di atas, dapat dinyatakan bahwa PKn mengemban misi laksana pendidikan biji dalam hal ini ialah skor-nilai filosofis dan nilai konstitusional UUD 1945. Di arah lain merupakan pendidikan kebijakan demokrasi internal rang membentuk warganegara yang responsif, partisipatif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara bangsa.

Internal naskah Kurikulum 2006 dinyatakan bahwa Pendedahan intern netra pelajaran Kebangsaan yakni proses dan upaya dengan menggunakan pendekatan berlatih kontekstual lakukan mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, kecekatan, dan karakter penghuni Negara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual bisa diwujudkan antara lain dengan metode-metode: (1) kooperatif, (2) penciptaan (discovery), (3) inkuiri (inquiry) (4) interaktif, (5) eksploratif, (6) nanang kritis, dan (7) pemecahan masalah (problem solving). Metode-metode ini merupakan kharakteristik dalam pembelajaran PKn.

E.     Maksud Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan alat penglihatan kursus Pendidikan Kewarganegaraan yaitu lakukan mengembangkan kemampuan-kemampuan perumpamaan berikut.

1.    Berpikir kritis, rasional, dan gemuk intern menanggapi isu kewarganegaraan

2.  Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta berlaku secara cerdas kerumahtanggaan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3.   Berkembang secara konkret, dinamis, dan demokratis cak bagi membentuk diri berdasarkan sreg khuluk-kepribadian masyarakat Indonesia, agar hayat bersama dengan nasion-bangsa lain

4.  Berinteraksi dengan nasion-bangsa tak dalam persatuan atau enggak serampak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Netra pelajaran PKn terdiri berbunga ukuran pengetahuan Nasional (civics knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Ukuran ketrampilan Kewarganegaraan (civics skill) menghampari ketrampilan, kooperasi kerumahtanggaan spirit berbangsa dan bernegara. Matra nilai-poin Kebangsaan (civics values) mencakup antara tidak percaya diri, komitmen, penguasaan atas biji religius, norma dan moral mulia, angka kesamarataan, demokratis, toleransi, otonomi khusus, otonomi berbicara, kebebasan pers, kemandirian berekanan dan berkumpul dan pemeliharaan terhadap minoritas. Ain pelajaran Nasional merupakan parasan kajian Interdisipliner artinya materi keilmuan Kewarganegaraan dijabarkan berpunca beberapa disiplin ilmu antara enggak ilmu garis haluan, ilmu negara, guna-guna tata negara, syariat sejarah, ekonomi, adab, dan filsafat (Depdiknas, 2003: 2).

F.
Faedah Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kebangsaan mempunyai fungsi yang acuan terhadap kronologi anak asuh. Keadaan ini diungkapkan intern Rahasia Panduan Indoktrinasi Pendidikan Kewarganegaraan kuikulum 1994 adalah bak berikut.

1.   Mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, yaitu poin moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu menjawab tantangan nan terjadi didalam masayarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai Nasion Indonesia yang merdeka bersatu dan berdaulat.

2.  Berekspansi dan membina peserta menuju terwujudnya turunan selengkapnya yang bangun politik, hukum dan konstitusi Negara Wahdah Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila.

3.    Membina kesadaran dan kesadaran pesuluh terhadap nikah antara sesame warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara hendaknya mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai penghuni negara.

G.
Visi dan Misi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

                   Dengan membidas visi dan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu menciptakan menjadikan warga negara yang baik, maka selain mencengam dimensi takrif, karakteristik netra pelajaran Kebangsaan ditandai dengan membagi penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan civics. Jadi, pertama-tama seorang warga negara teristiadat memahami dan menguasai pemberitahuan yang konseptual adapun konsep dan prinsip-prinsip garis haluan, syariat, dan akhlak
civics. Pasca- menguasai deklarasi, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap dan karakter bak warga negara yang baik serta memiliki kegesitan Nasional privat bentuk keterampilan berpartisipasi internal atma berbangsa dan bernegara, ketangkasan menentukan posisi diri, serta kecakapan umur (life skills).

H.
Visi dan Misi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

                  Ruang lingkup ain tutorial Pendidikan Kewarganegaraan membentangi aspek-aspek antara lain ialah seumpama berikut.

1.  Persatuan dan Kesatuan nasion, meliputi: Hidup berbaik intern perbedaan, Demap mileu, Kebanggaan sebagai nasion Indonesia, Sumpah Pemuda, Kesempurnaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap substansial terhadap Negara Keesaan Republik Indonesia, Keterbukaan dan panjar keseimbangan

2.   Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib kerumahtanggaan nyawa keluarga, Penyelenggaraan tertib di sekolah, Norma yang berlaku di awam, Peraturan-peraturan kewedanan, Norma-norma kerumahtanggaan hayat berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan dunia semesta.

3.   Milik asasi manusia menutupi: Milik dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota awam, Gawai nasional dan internasional HAM, Pemajuan, apresiasi dan perlindungan HAM.

4.   Kebutuhan warga negara meliputi: Semangat gotong royong, Harga diri sebagai warga awam, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengkhususkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Pertepatan kedudukan warga negara.

5.    Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Nikah dasar negara dengan konstitusi.

6.   Kekuasan dan Ketatanegaraan, membentangi: Tadbir desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan kebebasan, Pemerintah siasat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya kerakyatan menentang umum madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam umum kerakyatan.

7.   Pancasila membentangi: takhta Pancasila bagaikan dasar negara dan ideology negara, Proses perumusan Pancasila sebagai asal negara, Pengamalan ponten-nilai Pancasila dalam nyawa sehari-waktu, Pancasila sebagai ideologi melenggong.

8.  Globalisasi menutupi: Globalisasi di lingkungannya, Politik asing negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Kekeluargaan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Daftar bacaan

Budiamansyah, Dasim. 2002.
Portofolio. Bandung: Ganesindo.

Dini hari, Arnie. 2004.
Portofolio dalam Pembelajaran IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fattah Nanang. 2000.
Galengan Pengelolaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munib. Achmad. 2005.
Pengantar Ilmu pendidikan. Semarang: UPT MKK Unnes Press.

Nurhadi, Senduk AG. 2003.
Pendidikan Pancasila. Semarang: UPT MKKU Unnes.

Rajak, Abdul H. 1995.
Sistem Pendidikan Kewarganegaraan. Solo: Aneka Ilmu

Samana A. 1992.
Sistem Indoktrinasi. Yogyakarta: Kanisius.

Sudjana, Nana. 2004.
Pangkal-pangkal Proses Belajar Mengajar. Bandung: Kilap Mentah Al Genindo.

Soeparwoto dkk. 2003.
Psikologi Pendidikan. Semarang: UPT MKK Unnes Press.

Tijan dkk. 2004.
Kewarganegaraan 1. Semarang: Aneka Guna-guna.

Tijan, dkk. 2005.
Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Pembelajaran Netra Ceramah SSBI. Laporan Studi. Semarang: SP4.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wardani, Igak. 2001.
Praktik Mengajar. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.

Wardani, Igak. 2001.
Radiks-asal Komunikasi dan Keterampilan Dasar Mengajar. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud

Depdiknas. 2006.
Hipotetis
-m
odel Pembelajaran yang Efektif. Bahan Pemasyarakatan KTSP.
Jakarta. Depdiknas

Depdiknas. 2007.
Pedoman Ekspansi Silabus dan Model Pembelajaran. Pusat IV. Jakarta: Dikmenum Depdiknas

Permendiknas No 22 musim 2006 tentang Standar Isi. Suplemen Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan

Suwarma Al Muchtar, dkk. 2007.
Strategi Pembelajaran PKn. Jakarta : UT

Budimansyah, Dasim. 2002.
Arketipe Pembelajaran dan Penilaian Portofolio. Bandung: PT Genesido.

Dini hari, Arnie. 2004.
Portofolio privat Pembelajaran IPS. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Depdiknas. 2003.
Kurikulum 2004 indra penglihatan pelajaran Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Depdiknas. 2004.
Pengetahauan Sosial. Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebangsaan.

Hasan, Karnadi. 2003.
Penilaian Hasil Belajar Berbasis Portofolio. Semarang: Fak Tarbiyah IAIN Walisongo.

Masid, Abdul. dan Andayani, Dian. 2004.
Pendidikan Agama Selam Berbasis
Kompetensi. Jakarta: Rosda.

Moleong, Lexy J. 2000.
Metodologi Pendalaman Kualitatif. Bandung: PT Taruna Rosdakarya.

Nazir, Moh, Ph.D. 1999.
Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurhadi. 2004.
Kuikulum 2004: Pertayaan dan Jawaban,
Jakarta: Gramedia.

Priyanto, Sugeng, AT.
Pedoman Penilaian Kelas. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Rachman, Pinang. 1999.
Strategi dan Awalan-Ancang Penajaman. Semarang IKIP Press.

Rina, Tri Kartika. 2006.
Model Penilaian Berbasis Portofolio Sebuah Tinjauan
Reaktif. Tri Kartika Rina@yahoo. com. (25 Februari 2006).

Slameto. 1998.
Evaluasi Pembelajaran. Jakarta: Bumi Abjad.

Sudjana, Nana. 1989.
Evaluasi Penerimaan. Bandung: Rosdakarya.

Surapranata dan Hatta. 2004.
Penilaian Portofolio. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.