kabinet parlementer adalah

Sistem parlementer
adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya n kepunyaan peranan bermakna internal pemerintahan. Privat hal ini anggota dewan mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana nayaka dan parlemen juga dapat menokoh rezim, adalah dengan kaidah mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan sendiri perdana menteri, yang berwajib terhadap jalannya pemerintahan. Intern presidensial, kepala negara berhak terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi bunyi bahasa kepala negara.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung semenjak dukungan secara langsung alias tidak bertepatan cabang legislatif, ataupun parlemen, cinta dikemukakan melangkaui sebuah veto religiositas. Oleh karena itu, tidak cak semau pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari sejumlah yang merasa kurangnya sensor dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia cerbak mendatangi ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti internal Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan bos negara, dengan kepala pemerintahan adalah patih nayaka, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan yuridiksi adv minim atau sahih. Hanya beberapa sistem parlemen pun n kepunyaan seorang kepala negara terpilih dengan banyak kuasa sebagai presiden, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem tadbir parlementer merupakan Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer

[sunting
|
sunting sumber]

Penekanan teori	Republik konstitusional			Monarki konstitusional
	Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden			Sultan/Ratu
Superior pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Rasam presiden	Populer		Legal
Sifat superior rezim	Populer	Seremonial	Tenar
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan paser waktu (maksimal 2 periode)			seumur umur
Masa jabatan komandan pemerintahan	ditentukan jangka periode (maksimal 2 periode)	Tidak ditentukan jangka hari
Tahun pemilihan umum presiden	ditentukan jangka tahun (4-6 tahun)			–
Masa pemilahan umum legislatif	tepat hari		berubah-ganti sesuai dengan keputusan Perdana Menteri
Pengaruh negara	Pemisahan atau pendistribusian			Doang pemisahan
Pemegang dominasi	Eksekutif		Legislatif
Hak prerogratif bagi eksekutif	Presiden		Perdana Nayaka
Hak supremsi wilayah negara	Presiden		Perdana Menteri
Eigendom pendapat menurut UUD/UU/kanun diberlakukan/dicabut	Kepala negara		Perdana Nayaka
Tampilan presiden dalam dewan menteri	ya			lain (kecuali terserah pelawaan Bendahara Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak		ya
Posisi administratif	Puak kebijakan dan profesional		Cuma Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (teragendakan partai sangkut-paut)
Hubungan legislatif dan administratif	harus lepas bersumber jabatan legislatif		merangkap umpama jabatan legislatif
Posisi takhta legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tahapan dibandingkan administratif
Pembubaran legislatif makanya eksekutif	tidak		ya
Keputusan kepala negara	tak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)			dapat diubah melintasi legislatif
Keterlibatan kepala negara bakal hoki organisasi politik politik/hak pemilih	ya			tidak
Keterlibatan anggota anak bini kepala negara bikin hak partai strategi/hak pemilih/anggota eksekutif	ya			tidak
Total nasab dalam posisi kepala negara	tidak karuan			tetapi satu
Rangkap jabatan pengarah negara	ya			tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/qanun bersama dengan legislatif	Presiden		Perdana Menteri
Penyaringan pengarah negara	dipilih rakyat (langsung) atau legislator (tidak sedarun)			diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan majikan pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (bukan sekaligus)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (bertepatan) atau legislator (tak langsung)
Azab kepada presiden	Pemakzulan			Dilucut haknya
Ikab kepada penasihat pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Kastil Negara	kalangan umum			pribadi
Posisi elite/makhluk gemuk	setara			dianggap bangsawan/feodal

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh koteng perdana menteri andai kepala pemerintahan sedangkan majikan negara dikepalai maka itu presiden/kaisar.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk makanya legislatif sementara itu yang dipertuan diseleksi berlandaskan undang-undang.
• Mangkubumi nayaka memiliki nasib baik prerogratif (privilese) bagi mengangkat dan memberhentikan nayaka-nayaka yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada pengaruh legislatif.
• Pengaruh eksekutif berkewajiban kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif boleh dijatuhkan oleh legislatif.
• Parlemen sebagai pemegang supremsi di negara tersebut.

Kurnia dan kelemahan sistem parlementer

[sunting
|
sunting perigi]

Kelebihan Sistem Rezim Parlementer:

• Pelaksana kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena pengaruh administratif dan legislatif berada pada suatu puak atau koalisi partai.
• Garis pikulan jawab internal pembuatan dan pelaksanaan garis haluan publik jelas.
• Adanya pengawasan yang abadi berpunca parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
• Pembuatan keputusan gado tahun yang cepat.

Kehabisan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Kedudukan jasad eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh anggota dewan.
• Kelangsungan kedudukan awak eksekutif atau dewan menteri tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu dewan menteri bisa bubar.
• Musim penyortiran umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu.
• Dewan menteri boleh mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota lemari kecil ialah anggota parlemen dan berasal mulai sejak organisasi politik mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota lemari kecil dapat mengusai legislator.
• Legislator menjadi kancah pengaderan bakal jabatan-jabatan eksekutif. Camar duka mereka menjadi anggota legislator dimanfaatkan dan manjadi bekal berguna untuk menjadi menteri maupun jabatan eksekutif lainnya.

Negara dengan sistem tadbir parlementer

[sunting
|
sunting sumber]

Artikel utama: § Daftar negara oleh sistem tadbir#Sistem parlementer

Amerika

[sunting
|
sunting sendang]

Negara
Antigua dan Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Kanada
Dominika
Grenada
Jamaika
Saint Kitts dan Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent dan Grenadines
Trinidad dan Tobago

Asia

[sunting
|
sunting sumber]

Negara
Bangladesh
Bhutan
Kamboja
India
Irak
Israel
Jepang
Kuwait
Kirgistan
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Nepal
Pakistan
Singapura
Thailand

Eropa

[sunting
|
sunting sumur]

Negara
Albania
Austria
Belgia
Bulgaria
Kroasia
Ceko
Denmark
Estonia
Finlandia
Jerman
Yunani
Hongaria
Islandia
Irlandia
Italia
Kosovo
Latvia
Lithuania
Luksemburg
Republik Makedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Belanda
Norwegia
Polandia
Serbia
Slowakia
Slovenia
Spanyol
Swedia
Swiss
Britania Raya

Pasifik

[sunting
|
sunting perigi]

Negara
Australia
Selandia Baru
Papua Nugini
Samoa
Vanuatu

Lihat pun

[sunting
|
sunting sendang]

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Teks

[sunting
|
sunting sumber]