Mengapa Mata Pelajaran Pkn Diajarkan Mulai Tingkat Sd


Pendidikan Kewarganegaraan

Pada dasarnya Pendidikan Kebangsaan (PKn) merupaka salah suatu mata pelajaran wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, start semenjak tingkat Sekolah Dasar (SD) sebatas tingkat perguruan tinggi. Hal ini, ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 37, misal berikut.

Kurikulum pendidikan dasar ataupun menengah mesti memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaran, (c) bahasa, (d) ilmu hitung, (e) ilmu mualamat duaja, (f) hobatan publikasi sosial, (g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olah raga, (i) kesigapan kejuruan, (j) muatan tempatan. Kurikulum pendidikan tataran wajib memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraa, (c) bahasa.

Bersendikan pasal tersebut, Pendidikan Nasional merupakan salah satu mata cak bimbingan yang habis utama untuk diajarkan kepada warga negara, hal ini dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan ialah program pendidikan nan membekali siswa dengan seperangkat embaran kepentingan membantu peran aktif mereka dalam awam dan negara di masa yang akan cak bertengger. Berkenaan dengan keadaan itu, Cogan (Nurmalina dan Syaifullah, 2008: 3) mengatakan:

Pendidikan Kewarganegaraan ataupun
civic education
adalah indra penglihatan pelajaaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para warga negara mulai dewasa untuk memurukkan peran aktif mereka di masyarakat selepas mereka dewasa. Pernyataan di atas, sejalan dengan penjelasan pasal 39 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

Pendidikan Kebangsaan merupakan usaha kerjakan membekali siswa didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan gabungan warganegara serta pendidikan pendahuluan bela negara semoga menjadi warga negara yang bisa diandalkan oleh bangsa negara.

Berpokok kedua pernyataan di atas, dapat pengkaji tegaskan bahwa Pendidikan Kebangsaan kian memasrahkan pembekalan kepada pemukim negara mudahmudahan menjadi warga negara punya peran aktif di perian yang tubin.

Pandangan lain mengenai signifikansi Pendidikan Nasional disampaikan oleh Somantri (2001: 299) sebagai berikut Program pendidikan yang berintikan demokrasi politik nan diperluas dengan perigi-perigi pengetahuan lainnya, kontrol-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, mahajana, dan orang tua, nan kesemuanya itu diproses kepentingan melatih para siswa cak bagi berpikir reaktif, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan pernyataan di atas, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 22 hari 2006 mengenai Standar Isi ditegaskan bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah alat penglihatan tutorial yang memfokuskan plong pembentukan pemukim negara yang mengetahui dan berkecukupan melaksanakan hak-properti dan kewajibannya bagi menjadi warganegara Indonesia nan cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan beberapa signifikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan alias pembelajaran yang membekali siswa dengan semberap keterangan sebagai upaya memanusiakan,nmembudayakan dan memberdayakan serta menjadikan warga negara yang baik, merupakan penghuni negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, sikap yang demokratis serta memiliki karakter seperti nan diamanatkan maka dari itu Pancasila dan UUD 1945.


Kemustajaban dan Harapan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan privat tradisi
Citizenship Education
yang tujuannya sesuai dengan tujuan kewarganegaraan negara. Tetapi, secara masyarakat harapan meluaskan pendidikan kewarganegaraan (PKn) yaitu mudahmudahan setiap penghuni negara menjadi penduduk negara nan baik (to be good citizens), merupakan warga yang memiliki kecerdasan (Civic
Intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; n kepunyaan rasa berbesar hati dan tanggung jawab (Civic Responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam jiwa bermasyarakat dan bernegara (Civic Participation) agar tumbuh rasa nasional dan cinta tanah air. Selain itu, singgasana PKn kerumahtanggaan proses demokratisasi ialah dalam bentuk alterasi nilai-ponten demokrasi.

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan ialah program pendidikan yang mewujudkan karakter warga negara Indonesia menjadi warga negara yang mempunyai nilai dan moral yang luhur, cerdas, terampil dan setia kepada bangsa seperti yang diamanatkan Pancasila Alat penglihatan les Pendidikan Kebangsaan bermaksud agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

  1. Berpikir secara kritis, masuk akal, dan berlambak dalam menanggapi isu kebangsaan
  2. Berpartisipasi secara aktif dan berkewajiban, dan bertindak secara cerdas intern kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta inkompatibel-korupsi
  3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membuat diri berlandaskan budi-karakter awam Indonesia sebaiknya bisa jiwa bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
  4. Berinteraksi dengan nasion-nasion bukan dalam percaturan dunia secara sewaktu atau tak sinkron dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun tujuan pendedahan PKn yang dikemukakan oleh A. Kosasih Djahiri (1994/1995:10) n domestik Almi Novitasari (2008:20) merupakan sebagai berikut :

Secara umum tujuan PKn harus ajeg dan kondusif keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional ialah : Mencerdaskan hidup bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia sepenuhnya, yaitu menusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur punya pengetahuan dan kegesitan kebugaran awak dan rohani kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan nasional. Secara eksklusif bertujuan untuk : membina moral nan diharapkan diwujudkan internal kehidupan sehari-musim merupakan prilaku yang menyorotkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Esa dalam awam yang terdiri dari berbagai golongan agama, prilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan nasion dan masyarakat yang berjenis-jenis kebudayaan dan beraneka polah kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat kepentingan dapat diatasi melintasi musyawarah mufakat serta prilaku nan kondusif upaya untuk mewujudkan upaya lakukan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pendapat di atas, tujuan terdahulu pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membuat umum nan memiliki khuluk pekerti dan camar berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta belalah berpartisipasi aktif dan berkewajiban serta dolan secara cerdas dalam spirit bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga akan menciptakan karakter umum Indonesia nan baik dan aktif dalam arwah antar bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ain pelajaran yang secara umum bertujuan cak bagi meluaskan potensi bani adam warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan bikin berpartisipasi secara cerdas dan berkewajiban dalam berjenis-jenis nasib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal di atas semakin mempertegas pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Musim 2003 adapun Sistem Pendidikan Nasional, yaitu “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk pelajar bimbing menjadi manusia yang memiliki rasa nasional dan cinta tanah tumpah”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mengembangkan potensi individu warga negara, dengan demikian maka seorang guru PKn haruslah menjadi guru yang profesional, sebab jika guru tidak berkualitas tentu tujuan PKn itu sendiri tidak terulur. Lebih dari itu Pkn juga bertujuan menyiagakan penghuni negara yang baik laksana generasi penerus bangsa yang memiliki kecintaan dan kebesarhatian terhadap bangsa serta komitmen dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Keekaan Republik Indonesia (NKRI).


Aspek-aspek Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan alat penglihatan pelajaran yang diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi penduduk negara dalam nasib politik dan publik baik pada tingkat lokal maupun kewarganegaraan, maka bakal memaksimalkan dan meningkatkan partisipasi sejenis itu diperlukan pengembangan beberapa kompetensi.

Beberapa kompetensi yang menurut Branson (Budimansyah dan Suryadi, 2008: 55) perlu dikembangkan melampaui Pendidikan Kewarganegaraan yaitu “berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga suku cadang utama nan terbiasa dipelajari dalam PKn yaitu
civic knowledge, civic skill,
dan
civic
dispositions”.

Kemudian, Branson (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 78) menjelaskan bahwa: Cakupan
civic knowledge
membentangi deklarasi tentang sistem politik, rezim, konstitusi, undang-undang, eigendom dan kewajiban penghuni negara, dan sebagainya. Sementara
civic skill
mencakup keterampilan intelektual, sosial dan psikomotorik. Sedangkan
civic dispositions
mencakup rasam karakter pribadi penghuni negara yang mana membentangi tanggungjawab budi pekerti, kesetiaan diri dan hormat terhadap harga diri setiap manusia, kemudian adat karakter publik menghampari kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, hormat terhadap aturan (rule of the law), nanang kritis, dan kedahagaan cak bagi mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Berdasarkan pendapat Branson, kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan digolongkan menjadi tiga kompetensi terdepan, yaitu
civic knowledge, civic skill,
dan
civic dispositions. Dan ketiga kompetensi tersebut merupakan kompetensi utama yang mesti dimiliki pemukim negara agar dapat menjadi warga negara nan baik, cerdas dan jadi penghuni negara yang tahu akan nasib baik dan kewajibannya. Sepikiran dengan pendapat di atas, dalam Depdiknas (2007: 2) dicantumkan sejumlah aspek kompetensi dalam Pendidikan Kebangsaan, adalah:

  1. Butir-butir Kewarganegaraan (civic knowledge) Mencantol kemampuan akademik-keilmuan nan dikembangkan dari berbagai teori atau konsep ketatanegaraan, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn adalah bidang amatan multidisipliner.
  2. Kelincahan Kebangsaan (civic skills) Meliputi keterampilan intelektual (intellectual skills) dan kegesitan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Watak fiil Kewarganegaraan (civic disposition) Watak budi kewarganegaraan sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substansif dan essensial dalam alat penglihatan pelajaran Pendidikan Kebangsaan. Dimensi watak atau budi kewarganegaraan dapat dipandang andai “kuala” dari pengembangan kedua ukuran sebelumnya.

Apabila ditinjau dari harapan pendidikan kewarganegaraan seperti yang disampaikan Wuryan dan Syaifullah (2008: 77) maka boleh dilihat target tidak dari kompetensi yang dapat dikembangkan.

Baik
civics
atau Aji-aji Kewarganegaraan maupun Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan bakal membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara nan bertanggungjawab, warga negara yang cerdas, warga negara perseptif, dan warga negara yang partisipatif.

Lebih lanjut, Wuryan dan Syaifullah (2008: 77) mengekspos beberapa kemampuan dasar lainnya, yaitu memperoleh informasi, kerjasama, dan berbuat berbagai kepentingan secara benar.

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas, bisa ditarik deduksi bahwa aspek-aspek kompetensi nan dapat kembangkan menerobos Pendidikan Kewarganegaraan terbilang banyak, antara lain publikasi (civic knowledge),ketangkasan (civic skil),
karakter (civic dispositions),
tanggungjawab (civics
responsibilities), kecerdasan (civics intelligence) dan kemampuan partisipasi (civics partisipation).

Literasi

Perigi Regulasi dan UNDANG-UNDANG : Undang-Undang No. 20 Periode 2003 tentang sistem pendidikan kewarganegaraan. Jakarta : Depdiknas.

Nurmalina & Syaifullah (2008) . Memahami Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.

Somantri, Nu’Man (2001). Menggerakkan Renovasi Pendidikan IPS. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung: PPS-FPIPS UPI dan PT. Remadja Rosda Karya.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebangsaan RI No 22 periode 2006 tentang Standar Isi . Jakarta : Depdiknas.

Novitasari, Almi (2008) . Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Erlangga.

Budimansyah dan Suryadi, (2008) PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Program Penajaman Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, institut Pendidikan Indonesia.

Wuryan dan Syaifullah, (2008) .Ilmu Kewarganegaraan. Bandung : Makmal Pkn UPI.

Source: https://www.silabus.web.id/hakikat-pendidikan-kewarganegaraan/

Posted by: skycrepers.com