Ppt Modul 9 Pembelajaran Pkn Di Sd


MODUL 5


KONSEP HAK ASASI MANUSIA



DALAM UNDANG-UNDANG Sumber akar 1945


Kegiatan Belajar 1




A.




Konotasi HAM




·

Mualamat Universal HAM (menyeluruh  Declaration of Human Right) lega tanggal 10 Desember 1948, pengertian HAM yaitu syahadat harkat dan martabat basyar nan berintegrasi privat diri manusia yang menghampari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.

·

UU RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 ayat(1) menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang terarah pada hakikat dan keikhlasan basyar ibarat insan Tuhan Yang Mha Esa dan anugerahNya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi makanya Negara, hokum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan pperlindungan dan harga diri manusia.

·

HAM yakni hoki dasar nan dimiliki oleh setiap manusia nan telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya di umum.

Cirri khas HAM

a.

Bilangan, artinya Ham merupakan pemberian Almalik kepada setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat.

b.

Hakikki,artinya HAM melekat di setiap manusia sonder meluluk satah belakang kehidupan dan gengsi sosialnya.

c.

Universar, artinya HAM main-main umum, enggak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya.

d.

Tak dapat dicabut, artinya dalam keaadaan apapun hak asasi setiap khalayak pasti ada.

e.

Tidak dapat di lakukan, artinya HAM enggak dapat diwakilkan atau dialihkan kepada turunan tidak.


B.



NILAI-NILAI Bawah HAM

a.

Kedaulatan/kemerdekaan

b.

Kemnusiaan/perdamaian

c.

Keadilan/kesederajatan/persamaan


Kegiatan Belajar 2




HAM Privat Undang-Undang Dasar 1945



UUD 1945 hanya memuat kebiasaan-rasam pokok saja, sedanggkan aturan operasional dibentuk:

1.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM

2.

UU RI No.39 Tahun 1999 adapun perbicaraan HAM

3.

Kepres No.50 Periode 1993 tentang komisi kebangsaan HAM

Semua ketentuan perundang-pelawaan tersebut dibentuk untuk menjamin n domestik upaya penegakan HAM bisa melanglang secara efisien dan efektif yang di dukung maka itu penyelenggara Negara, pemimpin pemerintahan dan semua saduran publik umumm bersama menekakkan HAM.

Pasal-Pasal mengenai HAM

1.

Pasal 28 UUD 1945

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan membedakan pendapat (28 A s/d 28 J)

2.

Pasal 29 UUD 1945

Hoki memeluk agama

3.

Pasal 30 UUD 1945

Hak usaha pertahanan dan keamanan Negara

4.

Pasal 31 UUD 1945

Hak mendapat pendidikan

5.

Pasal 32 UUD 1945

Negara menjamin kemandirian menernakkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya

6.

Pasal 33 UUD 1945

Perekonomian disusun andai kampanye bersma atas dasr asas kekeluargaan

7.

Pasal 34 UUD 1945

Orang miskin miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

HAM dalam UUD 1945

a.

Paragraf purwa

Otonomi adalah hak segala bangsa, dan oeh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai denganperikemanusiaan dan perikeadilan.

b.

Alinea 4

Tertuang n domestik rumusan dasar Negara pancasila

1.

Hak memeluk agama/ajun.

2.

Hubungan antarmanusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur moga dilaksanakan bersendikan moralitas adil dan beradap.

3.

Sikap toleransi dalam perbadaan di lingkungan sekitar.

4.

Demokrasi berlandaskan pancasila dan mencadangkan keputusan musyawarah.

5.

Kebersamaan n domestik upaya mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.

HAM dalam UU RI No.39 tahun 1999

1.

Peruntungan bikin atma

2.

Hak berkeluarga

3.

Hak mengembangkan diri

4.

Hak memperoleh keadilan

5.

Hak kedaulatan pribadi

6.

Milik atas rasa lega dada

7.

Properti atas kesejahteraan

8.

Hak timbrung serta dalam rezim

9.

Nasib baik wanita

10.

Hak anak

v

UU RI No.7 1984 tentang retifikasi Konvensi PBB adapun penghapusan apa bentuk diskriminasi terhadap upik.

v

Kepres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi adapun Kepunyaan-hak anak.

v

Majelis Umum PBB siding ke-44 Desember 1989 tentang penegakan factor publik setiap orang di dasar 18 tahun.

v

Deklarasi PBB tahun 1959 mengenai Peruntungan-hak anak

v

UU RI No.8 Tahun 1998 akan halnya konvensi mendatangi teratu dan perlakuan alias penghukuman lain yang biadab, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.


Keiatan Belajar 3




Kasus-Kasus nan berkaitan dengan HAM



Ø

Pembangunan telah melaksanakan Ham apabila menunjukkan ciri-ciri:




*
   a. Politik



Berupa kemauan pemerintah dan masyarakat buat mengakui pluralism pendapat dan kelebihan dalam awam.




*
   b.

Social

Ditandai adanya perlakuan yang sekufu dimata hokum terhhadap siapa-siapa dan adanya toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan agama dan ras penghuni Indonesia




*
   c.

Ekonomi

Bukan adanya monopoli n domestik system ekoonomi yang berlaku

Ø

Penegakan HAM dalam Negara Hukum Republik Indonesia

UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM

1.

Pasal 2 ayat (2)

Setiap sosok setolok derajatnya bagi hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kerumahtanggaan semangat gayutan.

2.

Pasal 2 ayat (20)

Setiap orang berhak atas pengakuan, cekram,perlakuan dan perlindungan hokum.

3.

Pasal 6 ayat (1)

Hokum aturan dipertahankan dan dilindungi maka dari itu hokum awam dan pemerintah.

4.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi beban jawab pemerintah.

Ø

Komisi Nasional HAM

Dibentuk melalui Kepres No.50 Musim 1993 tanggal 7 Juni 1993. Tujuan Komnas HAM dimuat kerumahtanggaan UU RI No. 93 Tahun 1993, yaitu:

1.

Melebarkan kondisi yang kondusif buat pelaksanaan HAM sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB serta Deklarasi Mondial HAM

2.

Meningkatkan perlindungan dn penegakan HAM kelebihan berkembangnya pribadi sosok Indonesia seutuhnya.


MODUL 6
KONSEP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA







Kegiatan Belajar 1






*


Pengertian hukum

  • Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan nyawa nan bertabiat menguati, berisikan suatu perintah, larangan ataupun amnesti bikin berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan harapan bikin mengeset tata tertib privat kehidupan publik.
  • Hukum ialah peraturan-peraturan hidup=peraturan-peraturan yang mengadakan tata tertib internal pergaulan semangat manusia dalam publik.




*


Konsep Negara Syariat

  • Negara hukum adalah negara yang beralaskan hukum dan keadilan bagi warganya.

  • Ciri-ciri negara hukum

    1. Terdapat pembatasan kekuatan terhadap perorangan

    2. Asas legalitas

    3. Pemisahan kekuasaan




*


Ciri-ciri Dan Diversifikasi-macam Pembagian Hukum

  • Ciri-ciri syariat

          a. Adanya perintah dan/atau larangan

          b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati semua orang




*


Golongan syariat menurut asas pembagian

1.

Hukum menurut sumbernya

    1. Hukum undang-undang

    2. Hukum aturan

    3. Hukum traktat

    4. Syariat yurisprodensi

2.

Hukum menurut bentuknya

b.

Hukum tak tertulis

3.

Hukum menurut ajang berlakunya

b.

Hukum jagat rat

4.

 Hukum menurut berlakunya

a.

Ius constitum (syariat positif)

b.

Ius constituendum(syariat dolan puas periode yang datang)

c.

Hukum asasi(syariat tunggul)

      5.

Hukum pendirian mempertahankannya, menurut fungsinya

      6.

Hukum menurut sifat alias kunci kerjanya atau sanksinya

a.

Syariat yang memaksa

b.

Hukum mengatur=hukum lampiran=hukum penambah

      7.

Syariat menurut isinya

a.

Hukum mahajana(publik law)

b.

Hukum privat(private law)




*


Hukum Preskriptif-syariat Ideal-hukum Wajar

  • Hukum dogmatis adalah hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta juga hukum yang tidak termuat dalam perundangan, saja ditaati oleh awam

  • Syariat paradigma adalah hukum yang bisa memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh manjapada

  • Hukum wajar adalah hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-masa.




*


Negara hukum menurut F.J Stahl adalah “negara Kesejahteraan”

  • Elemen negara hukum menurut F.J Stahl

      Ø

Adanya molekul dan nasib baik dasar manusia

      Ø

Adanya pembagian kekuasaan

      Ø

Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum

      Ø

Adanya kehakiman administrasi negara




*


Menurut A.V Dicey yang menganut sistem Tungku Saxon, yaitu “Rule of law”, konsep negara syariat mengandug 3 unsur, yaitu:

      Ø

Supermacy of law

      Ø

Equality before the law

      Ø

Human right


Kegiatan Berlatih 2




Penagakan Hukum Di Indonesia






*


Konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum

      a)

Norma

      b)

Sanksi

      c)

Delik (tindak mahkamah)

      d)

Kewajiban dan hak hukum

      e)

Beban jawab




*


Dua jenis siksa

      1.

Siksa pokok

a.

Hukuman mati

b.

Hukuman kamp

c.

Aniaya kurungan

d.

Hukuman denda

2. aniaya-hukuman adendum

a.

Pencabutan dari milik-eigendom tertentu

b.

Pensitaan berpangkal benda-benda tertentu

c.

Amanat pecah putusan juri




*


Lembaga penegak syariat

a.

Kepolisian  berfungsi sebagai pengkaji dan penyidik

b.

Kejaksaan berfungsi umpama buram penuntut

c.

Kehakiman berfungsi laksana rajah pemutus kesamarataan dan lembaga ketua atau uluran tangan hukum




*


Catur bodi pengadilan

  1. Peradilan umum

  2. Peradilan agama

  3. Peradilan militer

  4. Peradilan sekretariat negara




*


Kasus-kasus nan berkaitan dengan Syariat

  1. Kasus Pencopetan Komisi melalui ATM

Pasal yang mengatur tentang pencurian uang yaitu pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa-siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian peruntungan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara membandingbanding hukum, denda pidana rumah pasung atau denda

2.

kasus perampokan yang disertai dengan teratu dan pembunuhan serta pembakaran kondominium korban yang bernama nyonya sylvia, harapan berasal pada pelaku n domestik pembakaran rumah korban yakni untuk meredam emosi jejak, terhadap pelaku internal kejahatan di kondominium Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi gertakan pidana perampokan disertai teratu yang menyebabkan matinya incaran.Pelaku dapat dikenai bentakan pidana atas asal qada dan qadar pasal 339, 354, 368 Jo.365 KUHP


MODUL  7




MATERI DAN PEMBELAJARAN Demokrasi





Kegiatan Belajar 1






Hakikat Demokrasi dan Pilar-pilar Demokrasi Konstitusional



Secara etimologis, kerakyatan dari dari kata yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos ataupun  kratein”  berarti kekuasaan ataupun berwenang. Demokrasi dapat diterjemahkan “rakyat berkuasa” maupun
government or rule by the people
( pemerintahan oleh rakyat).



Kerakyatan boleh juga berarti seperanggu gagasan dan prinsip  tentang independensi, saja juga mencangkup seperangkat praktek dan prosedur nan terbentuk melalui sejarah panjang dan cangap berliku-liku sehingga kerakyatan sayang disebut misal satu
pelembagaan
berusul kebebasan. Kok kerakyatan karena kerakyatan misal dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman yang menunjunjung tahapan kemerdekaan, hak asasi manusia,  persamaan di depan hukum yang harus dimilki setiap individu dan masyarakat.



Kerakyatan  konnstitusional adalah satu gagasan pemerintah demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya lain dibenarkan bertindak kahar. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasinya pengaruh pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga kerakyatan konstitusional cerbak disebut “rezim berdasarkan konstitusi”.


Kerakyatan konstitusional ialah kerakyatan yang berdasarkan konstitusi dan syariat (Rule of Law). Bilang syarat-syarat radiks bagi terselenggaranya pemerintah nan demokratis dibawah
Rule of Law,
misal berikut :



1.


Perlindungan konstitusional.


2.


Badan kehakiman nan independen dan tidak pro.


3.


Pemilihan masyarakat yang bebas.


4.


Kedaulatan bikin menyatakan pendapat.


5.


Kebebasan bagi berserikat/berorganisasi dan beroposisi.


6.


Pendidikan kewarganegaraan.


Untuk membangun dan menegakkann demokrasi di Indonesia diperlukan pilar-pilar kerakyatan konstitusional berdasarkan filsafat bangsa pancasila dan konstitusi Negara RI UUD 1945 ialah demokrasi bersendikan.


1.


Rabani Yang Maha Esa


2.


Peruntungan Asasi Anak adam.


3.


Kemerdekaan Rakyat..


4.


Kecerdasan Rakyat.


5.


Pemisahan Kekuasaan Negara.


6.


Otonomi Kewedanan.


7.


Supremasi Hukum (Rule of Law).


8.


Yustisi Bebas.


9.


Kedamaian Rakyat.


10.


Keadilan Sosial.


Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan dan penegakan Demokrasi konstitusional disuatu negara meliputi faktor pertumbuhan ekonomi, faktor sosial strategi, dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah.





Kegiatan Belajar 2





Penelaahan materi Kerakyatan



Pendidikan demokrasi perlu diupayakan dan dilaksanakan melangkaui proses penerimaan, baik melangkahi sekolah (schools-based civic education).



Bikin berekspansi pendidikan demokrasi di Indonesia, maka terbiasa adanya kamil plonco yang lebih mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence) dalam dimensi spritual, rasional, emosional,, dan sosial; kewajiban jawab pemukim negara (civic responsibility); serta partisipasi warga negara (civic participation) agar terbentuknya warga negara Indonesia nan baik.


Proses pendidikan kewarganegaraann kita harus membedakan antara aspek-aspek: pengetahuan (knowledge), sikap dan pendapat (attitudes and opinions), kegesitan akademikus (intellectual skills), dan keterampilan kerja sama (participatory skills).


Bikin mengadakan satu proses pembelajaran, tambahan pula habis ada beberapa kemampuan asal (core competencies) cak bagi setiap dimensi alias aspek-aspek diatas, seperti: (1) kebutuhan orang untuk memecahkan isu-isu dan kebobrokan-masalah sosial dan politik yang mereka semenjana dan akan dihadapi; dan (2) isu-isu dan kelainan-masalah nan telah menjadi topik dan agenda awam.


Suka-suka dua faktor nan dulu berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendedahan demokrasi,



1.


Lingkungan tempat proses pembelajaran berlanjut.


2.


Karekteristik sosial, ekonomi, dan budaya peserta jaga.


Langkah-awalan nan dapat dikembangkan oleh guru kerjakan mengadakan proses pembelajaran demokrasi, adalah :


1.


Mengekspresikan maksud.


2.


Menyajikan kata-kata (istilah) yang perlu diketahui.


3.


Menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari.


4.


Memecahkan masalah.


5.


Menerapkan kemampuan yang mutakadim dikuasai.



MODUL  8




Memahami MATERI DAN MAMPU MEMBELAJARKAN







HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM





Kegiatan belajar 1





HUKUM DAN PENEGAK Hukum



Bagaikan makluk pribadi mempunyai rasam, watak, kehendak, dan kepentingannya masing-masing.  kehendak  dan  kemustajaban  setiap  individu  boleh jadi sepikiran  maupun bisa jadi berlainan bahkan bertentangan dengan karsa dan kekuatan individu lainnya.



Bertentangan kepentingan antar manusia ini mengakibatkan terganggunya  pemenuhan guna para anak adam itu sendiri. Kebutuhan inilah yang menjadi tunas kelapa-bagi terbentuknya tata kehidupan bersama yang di kenal dengan tata jiwa bermasyarakat. Wasilah vitalitas manusia dalam masyarakat di atur maka itu beraneka ragam macam kaedah atau norma, yang hakikatnya berujud cak bagi menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram, di n domestik pergaulan hidup tersebut bani adam bernasib baik camar duka-camar duka  tentang  bagaimana  menyempurnakan  kebutuhan-kebutuhan  hidup, baik kebutuhan  pokok  maupun  kebutuhan-kebutuhan  bersifat sekunder  maupun tersier.



Camar duka-camar duka adapun bagaimana memenuhi kebutuhan atma ini menghasilkan biji-nilai fositif atau destruktif sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abtrak adapun barang apa yang baik dan harus di anut ,dan apa yang buruk dan harus di hindari. Sistem kredit tersebut sangat perpengaruh terhadap transendental-eksemplar pikiran manusia ,yang yakni suatu pedoman mental baginya. Pola-pola  ingatan  manusia  mempengaruhi  sikapnya  maupun kecendrungan lakukan mengerjakan atau tak mengamalkan suatu terhadap manusia, benda ataupun hal-keadaan .


sikap-sikap manusia ini seterusnya takhlik kaedah-kaedah maka itu karena manusia cendrung cak bagi hidup teratur dan turunan-manusia adalah berlainan-tikai , oleh sebab itu di perlukan patokan-barometer yang berupa kaedah-kaedah .dengan demikian dapat di katakana bahwa kaedah atau norma ialah faktor-faktor atau pedoman-pedoman prihal tingkah laku yang di harapkan.di dalam usia manusia sehari-musim,terhadap bagai macam kaedah ataupun norma nan mengatur peri kehidupannya.berkenaan dengan kaedah-kaedah atau norma tersebut ,kita mengenal berbagai macam kaedahatau norma yang meliputi norma agama ,norma kesusilaan, norma kesopanan ,normaadat,dan norma hukum.Syariat adalah suatu organisasi paksaan. sebab syariat melekatkan kondisi-kondisitertentu terhadap pengunaan paksaan di dalam hubungan-hubungan antara khalayak,pengesahan pengunaan paksaan belaka maka dari itu bani adam-bani adam tertentu dan saja dibawah  kondisi-kondisi  tertentu.hukum  menyebabkan  pengunaan  paksaan  sebagaimonopoli masarakat .


sunguh karena monopoli pengunaan tindakan paksaan bahwahokum menciptakan ketentraman masarakat.pedamayan adalah satu kondisi dimanatidak bisa pengunaan paksaan menurut pengertian ini, hukum hanya memasrahkan perdamayan relatif ,tidak absolute,dimana hukum mencabut hoki para sosok bagi mengunakan paksaan tetapi mencadangkan nya kepada masarakat .perdamayan hukumbukan suatu kondisi dari ketidaan periang mutlak ,satu keadaan anarkis ;perdamayan hukum  adalah  suatu  kondisi  monopoli  paksaan  ,satu  monopoli  paksaan  olehmasarakat.di tinjau dari sumber-sumbernya ,hukum hukum boleh kita golongkankedalam klasifikasi berikut.



1.


hukum undang-undang.


2.


hukum persetujuan.


3.


hukumtraktat(perjanjian antar Negara).


4.


hukum rasam dan hukum resan.


5.


hukum yurifrudensi.


Di tinjau pecah bentuknya hukum bisa di bedakan kian lanjut kedalam berikut ini.


1.


syariat tertulis.


2.


syariat enggak tertulis.



Di tinjau bersumber sudut kepentingan yang di aturnya, hukum dapat di golongkan ke internal hukum privat dan hukum publik, hukum seragam, hukum majemuk, hukum beragam di maksudkan sebagai hukum antar manajemen hukum. Hukum beraneka perbuatan antara lain berikut ini.



1.


hukum antar perian



2.


hukum antar tempat



3.


hukum antargolongan



4.


hukum antaragama



5.


hukum privatinternasional .


Pergolongan hukum berikutnya adalah pergolongan ataranya hukum formal dengan hukum metrial. Syariat legal cangap di samakan dengan hokum acara ,adalah hukumyang mengatur tentang tata kaidah bagaimana kaida-kaidah hukum (metrial) di pertahankan alias di laksanakan  nan di maksud dengan hukum metrial ialah takdir-ketentuan syariat nan mengatak wujud bersumber nikah-perpautan hukum itu sendiri dengan  kata lain  hukum metrial yakni hukum  yang mengatur  tentang isi berbunga kawin-hubungan hukum. atas radiks tinjauan apa dalam satu silang syariat diutamakan adapun keharusan/larangan atau kah tentang sangsinya maka kita dapat memperlainkan;



1.


hukum prinsip(normenrecht)


2.


hukum terbatabata(sanctienrecht)


Konsep-konsep utama berkenaan dengan ordinansi hukum ,yang membentangi norma, saksi, delik (tindakan pidana),  pikulan hukum, muatan jawab hukum, dan hak hukum, norma prilaku nan di atur dalam kanun syariat memuat keharusan-keharusan (gobod) dan atau  pemali-larangan (Verbod).



Sanksi merupakan konsekuensi dari polah yang dianggap merugikan masyarakatdan nan harus dihindarkan. Sanksi diberikan maka dari itu tata syariat dengan maksud untuk menimbulkan kelakuan tertentu yang dianggap dikehendaki maka dari itu pembuat undang-undang.  Sanksi merupakan tindakan menguati bikin menjamin ulah manusiayang dikehendak oleh peraturan hukum. Pada hukum pidana kita kenal sanksi perdata.  Berkenaan dengan siksa pengadilan, terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman pusat dan hukuman tambahan. Pasal 10 KUHP menyebutkan “Ikab-ikab itu ialah berikut ini.



1.


Aniaya-hukuman rahasia


·


Aniaya sepi.


·


Hukuman sengkeran.


·


Ikab tangsi.


·


Hukuman denda.


2.


Hukuman-hukuman tambahan


·


Pencabutan berasal hak-nasib baik tertentu


·


Penyitaan dari benda-benda tertentu


·


Pengumuman bermula tetapan hakim.


Bagi memahami seterusnya tentang norma dan sanksi, perhatikanlah kutipan pasal-pasal dari peraturan hukum berikut.  Pasal/ 362 KUHP  “Dagangan bisa jadi cekut sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk mengendalikan benda tersebut secara membalas syariat karena salah telah mengerjakan pencopetan,dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun maupun dengan.  Pasal 1365 KUHP Perdata  “Tiap polah melanggar syariat, nan membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan anak adam yang karena salahnya menerbitkan ketakberuntungan itu, mengganti kerugiantersebut.”Konsep  hukum  berikutnya adalah  “delik”.  Intern  syariat pidana  istilah  delik atau  “strafbaar  feit”  formal diterjemahkan  sebagai  tindak  majelis hukum, adalah  suatu  ulah  nan  bersifat mengembari  hukum (wederrechtelijk  atau  onrechtmatige).  Internal hukum mahkamah  istilah  delik tidak  lazim  digunakan.  Untuk menjuluki seseorang melakukan delik, umumnya digunakan istilah seseorang mutakadim melakukan ingkar janji. Cuma demikian. Delik-baik internal tanah lapang syariat pidanamaupun hukum perdata, dapat didivinisikan sebagai ulah seseorang terhadap siapa sanksi bak konsekuensi berpangkal perbuatannya itu diancamkan.  fakta mengenai delik bukan tetapi terletak pada suatu ragam tertentu sekadar, melainkanjuga sreg akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Di dalam ilmu informasi hukum pidana, dikenal beberapa macam jenis tindak pidana (Lamintang, 1984), antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut.


a.


Delik formalDelik yang dianggap telah selengkapnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatanyang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya, Pasal209, 210, 242, 362 KUHP.


b.


Delik material Delik  yang  dianggap  sudah   selengkapnya  terlaksana  dengan  di timbulkannya akibatyang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundang-undang. Contohnya, Pasal 149, 187, 338, 378 KUHP.


c.


 Tindak pidana komisi


Delik yang riil pelanggaran terhadap larangan (verbod) menurut undang-undang, yang terjadi karena mengamalkan suatu. Contohnya, Pasal212,263, 285, 362 KUHP.


d.


Delik omisi Delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (gebod) menurutundang-undang, yang terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yangdiharuskan. Contohnya, Pasal 217, 218, 224, 397 angka 4 KUHP.


e.


Delik kesengajaan


Tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya, Pasal 338KUHP.


f.


Delik kelalaian delik yang  mengandung atom kecuaian. Eksemplar Pasal 359 KUHP.


g.


Tindak pidana tuduhan Delik yang hanya bisa dituntut apabila cak semau tuduhan dari orang yang dirugikan.Sempurna Pasal 72 – 75, 284 ayat (2), 287 ayat (2) KUHP.


h.


Tindak pidana biasaDelik yang boleh dituntut tanpa diperlukan adanya suatu dakwaan.Contoh Pasal 362, 338 KUHP.


i.


Delik umumDelik yang dapat dilakukan oleh setiap hamba allah.


j.


Tindak pidana khususDelik yang saja dapat dilakukan oleh orang-bani adam tertentu saja.


Situasi-hal nan berkaitan sanding dengan konsep delik yakni konsep beban hukum. Konsepkewajiban hukum yaitu kebalikan dari konsep norma syariat. Konsep kewajibanhukum menunjuk hanya kepada cucu adam terhadap siapa sanksi ditujukan internal hal diamelakukan delik. Menurut syariat dia diwajibkan menghindari delik jika delik ituberupa tindakan positif maka anda.diwajibkan untuk enggak mengamalkan tindakan tersebutjika  delik  itu  faktual  kelainan  cak bagi  melakukan  suatu tindakan  tertentu (delik omisi) maka diwajibkan bagi berbuat  tindakan tersebut. dengan  demikian, barang bawaan syariat yakni kewajiban untuk pergi delik adalah kewajiban sisubjek untuk “untuk mengetaui`norma  hukum.


suatu konsep yang di hubungkan  dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tangung jawab syariat, berati dibertangung  jawab  atas  suatu  saksi  dalam  hal  melakukan  satu  perbuatan  yang inkompatibel.  Perlu untuk mengasingkan istilah kewajiban hukum terbit beban jawab hukum tatkala sanksi enggak atau enggak hanya ditujukan kepada pelaku delik langsung, melainkan juga kepada para individu enggak nan menurut hukum punya hubungan dengan pelaku refleks.  Dalam  hukum  mahajana  maju, hamba allah  yang  diwajibkan  kepada  perbuatan tertentu, internal kejadian normal adalah lagi orang yang bertanggung jawab atas  perbuatan  tersebut.  Biasanya orang bertanggung  jawab  sekadar  terhadap perbuatannya sendiri, bertanggung jawab terhadap tindak pidana nan dilakukannya seorang.



Sahaja cak semau kasus-kasus kekecualian di mana seseorang menjadi berkewajiban terhadap  ragam yang  adalah kewajiban  bermula  seseorang  lainnya,  menjadi bertanggung jawab terhadap suatu delik yang dilakukan oleh orang enggak. Barang bawaan jawab dan juga kewajiban menunjuk kepada delik itu sekali lagi, sekadar kewajiban selalu menunjuk kepada delik semenjak pekerja itu sendiri, sementara bagasi jawab seseorang dapat  menunjuk kepada suatu delik yang dilakukan oleh cucu adam lain.  Norma hukum  mengandung  beban  dan  kewajiban  jawab.


Norma hukum mengandung arti kewajiban intern hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku  delik;  pelaku  delik,  tetapi  juga  terhadap  bani adam-orang  lainnya nan mempunyai suatu persaudaraan yang ditentukan menurut hukum dengan si praktisi delik.  Pekerja delik adalah seseorang yang perbuatannya karena telah ditentukan oleh penyelenggaraan hukum, merupakan kondisi dari satu sanksi yang ditujukan terhadapnya atau terhadap  khalayak lainnya yang memiliki satu hubungan yang ditentukan menurut syariat dengan  pelaku delik  Subjek. Konsep muatan biasanya dibedakan dari konsep hak , kita saja berkepentingan dengan istilah hak hukum.  Orang  lazim takhlik  perbedaan antara 2 hak jenis hak yaitu:


1.


jus is rem,yaitu hak alias suatu barang.


2.


jus is personam, yaitu properti untuk menuntut seorang untuk menurut sesuatu pendirian tertentu ialah hak atas perbuatan seorang lainya.


Jika hak itu merupakan hukum maka peruntungan tersebut harus merupaka hoki atas perbuatanseseorang lainnya ,atas perbuatan nan menurut syariat merupakan kewajiban dariseorang lainnya .hoki hukum masarakat kan beban dari seseorang lainnya .kewajibanini adalah dengan sendirinya tatkala kita berujar tentang satu hak atas perbuatan diriseseorang lainya.Keberadaan atau ketidak properti masarakat suatu norma awam nan mengatur perbuatanmanusia.oleh sebap itu jika ada satu pernyataan mengenai nasib baik hukum maka suatuperaturan hukum harus di saratkan .enggak tidak mungkin suka-suka hak hukum sebelum ada hukum itu seorang. sepanjang suatu hak tidak“dijamin“maka dari itu peraturan hukum maka hak itubelum merupakan nasib baik hukum Peruntungan ini dibuat menjadi eigendom hukum mula-mula-tama makanya jaminan dan peraturan syariat.



Ini berarti bahwa syariat mendahului atau bersamaan dengan hak tersebut. Berkenaan dengan hak dan muatan tersebut di atas, halal dibedakan dua kerakteryang berbeda, yaitu, hak dan bagasi mutlak di satu pihak dan  hak dan kewajibanrelatif di pihak lainnya. Pikulan relative adaah bagasi yang dimiliki seseorangrelatif terhadap seseorang makhluk yang di tunjuk sementara kewajiban mutlak adalahkewajiban yang dimiliki turunan terhadap beberapa basyar tak terbatas atau terhadapsemua  makhluk  lainya.  Untuk  menjalankan  hukum  sebagai halnya  mestinya  makadibentuk lembaga Penegakan hukum (law enforcers), antara lain Kepolisian, yangberpungsi utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan, yang  sebagai lembaga penuntut;Kehakiman,  nan  berfunsi  perumpamaan  gambar  pemutus/pengadilan,  dan  lembagaPenasihat atau bantuan hukum.


1.


KEPOLISIAN


Kepolisian negara ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memeliharakeamanan di dalam kawasan. Dalam kaitannya dengan hukum hususnya Hukum acaraPidana, Kepolisian negara bermain misal peneliti dan penyidik.Menurut Pasal 4UU nomor  8 tahun  198 tentang undang-undang Hukum  Acara Mahkamah (KUHP),


Peneliti adalah setiap pejabat penjaga keamanan negara RI. Peneliti mempunyai kewenangan.


a)


menerima pengumuman atau pengaduan berpokok seseorang adapun adanya tindak Perbicaraan.


b)


 mencari pengumuman dan barang bukti.


c)


menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa nama pengenal diri.


d)


mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.


Atas perintah penyidik, penyelidik dapat mengamalkan tindakan berupa:


a.


penyergapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.


b.


pemeriksaan dan penyitaan surat.


c.


cekut sidikjari dan memotret seseorang.


d.


membawa dan menghadapkan seorang sreg penyidik.


Syariat itu koteng selama suatu hak enggak “dijamin“ makanya kanun hukum maka kepunyaan itu belum adalah hak hukum.  Hak ini dibuat menjadi hak hukum pertama-tama maka dari itu cagar dan peraturan  hukum.  Ini berharga bahwa hukum mendahului ataupun bersamaan dengan kepunyaan tersebut.  Berkenaan dengan properti dan kewajiban tersebut di atas, lazim dibedakan dua kerakteryang farik, yaitu, hak dan muatan mutlak di suatu pihak dan  hak dan kewajiban relatif di pihak lainnya.  Kewajiban relative adaah kewajiban yang dimiliki seseorang relatif terhadap seseorang hamba allah nan di mengacungkan tangan sementara tanggung mutlak adalahkewajiban yang dimiliki orang terhadap sejumlah individu bukan terbatas atau terhadap semua  individu  lainya.  Lakukan  menjalankan  hukum  sama dengan  mestinya  makadi bentuk lembaga Penegakan hukum (law enforcers), antara lain Kepolisian, yangberpungsi penting sebagai susuk penyidik; Kejaksaan, yang  sebagai susuk penuntut; Kehakiman,  yang  berfunsi  sebagai  lembaga  pemutus/perbicaraan,  dan tulang beragangan Pembesar alias pertolongan hukum.


Setelah itu, peneliti berwewenang takhlik dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Selain penyelidik, polisi bertindak pula bak penyidik.  Menurut Pasal6 UU No. 8/1981 nan dolan ibarat penyidik, yakni:


a.


kepala Petugas keamanan negara Republik Indonesia


b.


penasihat tenaga kerja kewedanan sipil tertentu nan diberi wewenang tersendiri oleh undang-undang.


2.


KEJAKSAAN


Beskal yaitu pejabat nan diberi kewenangan bikin berlaku seumpama penuntut publik serta melaksanakan keputusan pidana yang telah memperolehkekuatan  hukum taat.  Makara,  Kejaksaan  yakni  kerangka  pemerintahan  yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Beralaskan penjelasan tersebut maka Jaksa (penuntut umum) berwewenang, antara lain untuk;


a.


mengakui dan menginterogasi berkas perkara penyidikan


b.


membuat tembusan dakwaan.


c.


mengucurkan perkara ke Pengadilan Negeri sesual dengan kanun yang berlaku.


d.


menuntut  pelaku  ulah  menyundak  hukum (terkira) dengan azab tertentu.


e.


melaksanakan penetapan penengah, dan lain-tak.


Khusus dalam parasan Pengadilan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang bagi :


a.


mengerjakan penuntutan dalam perkara pidana.


b.


melaksanakan penetapan hakim dan putusan pidana


c.


 melakukan sensor terhadap pelaksanaan keputusan amnesti bersyarat (yaitu keputusan nan dikeluarkan oleh menteri peradilan)


d.


melengkapi kebat perkara tertentu dan bikin itu dapat melakukan pemeriksaantambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  majelis hukum  yang  internal pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.


3.


Yustisi


Kehakiman  merupakan  satu  rancangan  yang  diberi  kekuasaan  untuk mengadili.Sedangkan Hakim yakni pengarah yustisi negara yang diberi wewenang oleh undang-undang  untuk  memejahijaukan.  Menurut  Pasal  1  UU  nomor  8/1981  mengadili ialah serangkaian tindakan wasit buat menyepakati, menginvestigasi, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, bonafide, dan enggak pro di sidang pengadilan dalam hal dan menurut prinsip yang diatur internal undang-undang tersebut. kerumahtanggaan Pasal 5 UU Nomor 14 Hari 1970 di tegaskan bahwa perbicaraan mengadili menurut syariat dengan tidak diskriminatif bani adam. Demikian pula dalam Pasal 1disebutkan bahwa . Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara nan merdekauntuk menyelenggarakan yustisi guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila, demi terselenggaranya negara Hukum RI,Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 14 Periode 1970 tentang Daya-pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dominasi kehakiman dilaksanakan olehbadan pidana internal 4 lingkungan, ialah:


a.


Yustisi Masyarakat


b.


Peradilan Agama


c.


Peradilan Milker


d.


Yustisi Manajemen Usaha Negara.


Keempat  lingkungan  peradilan  tersebut,  sendirisendiri  mempunyai  lingkungan wewenang  mengadili tertentu dan meliputi raga peradilan secara bertingkat.  Peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara yaitu peradilan tunggal karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan rakyat tertentu.  Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara Perbicaraan maupun perkara Majelis hukum.




Kegiatan belajar 2





Pengajian pengkajian Materi Syariat dan Penegakan Hukum



Oleh sebab itu, pendidikan hukum sebagai salah suatu buram upaya penanaman kesadaran akan norma tingkah laku dalam mahajana, dipandang sangat strategis lakukan diberikan pada seluruh macam dan jenjang pendidikan persekolahan. Reboisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan  merupakan salah suatu fragmen yang tidak terpisahkan dari proses pemasyarakatan anak menuju realita hayat nan selayaknya di masyarakat.



Programa pendidikan hukum (law-related education) di persekolahan hendaknyadiarahkan cak bagi kondusif pelajar memperoleh amanat dan kecekatan yangdiperlukan mudah-mudahan mereka kelak boleh berpartisipasi secara efektif dalam lembaga-rencana hukum. Intensi utama semenjak pendidikan hukum, seperti dikemukakan oleh Bank (1977: 258-259) adalah untuk kondusif siswa mengembangkan pengetahuan, sikap,  dan  keterampilan  yang  diperlukan  kerjakan  memperoleh  hak-hak  hukumnya  secaramaksimum dalam masyarakat.  Center for Civic Education (CCE) dalam National  Standards for Civics and Government  (1997) mengembangkan sejumlahbahan ajar nan berkaitan dengan pendidikan hukum, antara lain meliputi:


a.


fungsi dan harapan dari statuta dan hukum.


b.


singgasana syariat dalamsistem pemenntahan konstitusional.


c.


perlindungan hukum terhadap hoki-hak hamba allah


d.


kriteria buat mengevaluasi peraturan dan syariat


e.


hak pemukim negara.


f.


tanggung jawab warga negara.


Dengan menyimak paparan di atas maka pendidikan syariat seharusnya diarahkan pada pembelajaran materi syariat dan penegakan syariat.



Pengajian pengkajian tentang materi hukum  bertujuan  untuk  membekali  siswa  dengan  sejumlah pengetahuan  akan halnya norma-norma hukum yang mempengaruhi kehidupannya sehingga merecup kesadaran hukum pada diri mereka nan pada gilirannya mereka dapat menyampaikan loyalitas secara sukarela dan sikap  menghormati terhadap norma-norma hukum yang berlaku.



Dipihak tidak, pendedahan tentang sistem yustisi dan rancangan-lembaga penegakan hukum diharapkan boleh membekali pesuluh dengan mekanisme, kelembagaan dan sistem peradilan dalam menegakkan norma-norma hukum.  Keadaan hayat khalayak internal masyarakat modern dewasa ini berubah lalu pesat. oleh sebab itu, pendedahan di abad sekarang ini sepatutnya memperhatikan arus danlaju pertukaran nan terjadi.  Pembelajaran wajib membina pola berpikir, keterampilan dan adat, yang longo dan tanggap, nan mampu menyesuaikan diri secara manusiawi dengan perubahan. Kalau harapan pembelajaran adalah mengoptimalkan dan menyempurnakan pola laku,  membina resan dan kemahiran menyetimbangkan diri dengan  keadaan  yang berubah-ubah  maka  metode  pembelajaran  harus  kreatif mendorong proses pertumbuhan dan penyempurnaan teoretis laris, membina sifat, dan mengembangkan  kemahiran untuk menyesuaikan diri.



Hal lainnya yang perlu diperhatikan sebagai prinsip pembelajaran adalah:


a.


tingkat kesulitan,



b.


tingkat kemampuan berpikir.


Tingkat kesulitan berkenaan dengan tanggung belajar (learning task), sementara itu tingkatkemampuan  berpikir dalam-dalam  berkenaan  dengan  kemampuan  kognitif  siswa. Kemampuanberpikir, menurut sejumlah hasil riset yakni bertahap dan berjenjang start dari yangsederhana/mudah kepada yang kompleks/langka, dan  kesigapan  yang  diperlukan  untuk  memperoleh  eigendom-milik  hukumnya  secara maksimum dalam mahajana.


Center for Civic Education (CCE) dalam National Standards for Civics and Government  (1997) mengembangkan sejumlahbahan ajar yang berkaitan dengan pendidikan hukum, antara lain meliputi:


(1) fungsi dan harapan dari peraturan dan hukum,


(2) singgasana hukum dalamsistem pemenntahan konstitusional,


(3) pemeliharaan hukum terhadap kepunyaan-hoki ind.vidu,


(4) standar bakal mengevaluasi regulasi dan hukum


(5) milik warga negara, dan


(6) tanggung jawab warga negara.


Dengan menyimak paparan di atas maka pendidikan hukum mudahmudahan diarahkan pada pembelajaran materi syariat dan penegakan hukum. Pembelajaran tentang materi syariat  bertujuan  kerjakan  membekali  siswa  dengan  beberapa pengetahuan  akan halnya  norma-norma hukum yang mempengaruhi kehidupannya sehingga merecup kesadaran hukum lega diri mereka yang lega gilirannya mereka dapat menampilkan kepatuhan secara sukarela dan sikap mengagungkan terhadap norma-norma hukum yang dolan.



Dipihak lain, pembelajaran tentang sistem yustisi dan lembaga-kerangka penegakan syariat diharapkan dapat membekali peserta dengan mekanisme, kelembagaan dan sistem kehakiman kerumahtanggaan menegakkan norma-norma hukum.Peristiwa hidup hamba allah dalam umum modern dewasa ini berubah dahulu pesat.


maka dari itu sebab itu, pendedahan di abad saat ini ini hendaknya memperhatikan sirkuit danlaju perubahan nan terjadi. Penataran perlu membina pola berpikir dalam-dalam, keterampilandan resan, yang terbuka dan tanggap, nan mampu menyesuaikan diri secaramanusiawi dengan perubahan. Sekiranya tujuan pembelajaran adalah mengintensifkan danmenyempurnakan komplet laku,  membina kebiasaan dan kemahiran menyamakan diridengan  keadaan  nan  berubah-saling maka  metode  penelaahan  harus  mampumendorong proses pertumbuhan dan penyempurnaan pola laku, membina rasam,dan mengembangkan kemahiran bakal menyepadankan diri.Hal lainnya yang perlu diperhatikan sebagai kaidah pendedahan yaitu:


a.


tingkat kesulitan.


b.


tingkat kemampuan berpikir.


Tingkat kesulitan berkenaan dengan beban sparing  (learning task), sedangkan tingkatkemampuan  berpikir dalam-dalam  berkenaan  dengan  kemampuan  kognitif  murid. Kemampuan berpikir dalam-dalam, menurut sejumlah hasil riset adalah lambat-laun dan bersusun mulai semenjak nan primitif ,mudah kepada yang kompleks,rumit.


Perlu di tegaskan kembali bahwa model pembelajaran nan dapat mengaktifkan petatar belajar, terutama mendorong siswa nanang yakni eksemplar pelajaran inkuri, mengapa ingkuri?model  ini sangat ampuh erotis siswa nanang ( kritis, kreatif  ,induktif, dedukif)  inkuiri pada hakekatnya adalah menyoal alias mempertanyakan. Terhadap banyak ragam ideal les inkuiri dari start yang sederhana hinga yang mania


Source: https://evanovalina4666.blogspot.com/2018/03/resume-pembelajaran-pkn-di-sd-modul-5.html

Posted by: skycrepers.com